| Subejo, Tokyo|The Jakarta Post|Wed, 02/03/2010|Opinion |

One of the main priorities related to the agricultural and economic development of the first 100 days of the second term of SBY’s administration is the preparation of a regulation on a large-scale food production system, the so-called “food estates”.

President Susilo Bambang Yudhoyono is scheduled to launch the “food estate” program in February.

There are many controversies regarding the expected positive and negative impacts of the program and consideration of the potential benefits and losses after the program implementation has been hotly debated.

While the formal regulation on the food estate program has not yet been announced, various national media have reported on the main ideas behind the food estate organization, citing information from
officials at the Ministry of Agriculture.

Food estates will be implemented in areas where huge tracts of empty land are still available and where it is not so populous, such as Merauke in Papua.

In Merauke, only 2.49 million hectares of cultivable land is suitable for food production. Food and biofuel products will be produced under the program.

The government will invite foreign and national corporations to participate in the program. Each investor can manage 100,000 hectares of land at the most under a first management rights agreement for a 35-year term, which can be extended for up to 90 years.

Foreign investors from China, the United Arab Emirates, Korea and Singapore have shown keen interest in food estate investment. Major national investors reportedly have a similar interest in taking advantage of the opportunity to benefit from the program.

Investors will be given various incentives and benefits, such as the food produced will be for export as the world food market is commonly better on price.

In order to promote and protect national interests, the government will impose a maximum stake ownership for foreign investors at a level of 49 percent on each food estate.

The huge investment in food estates, of course, promises the creation of new job opportunities, but the potential figures for recruited labor are still under debate. It is hoped the program will generate various tax revenues.

However, we should be careful in evaluating potential negative impacts, or even losses, by the introduction of food estates. If the negative impacts and potential of losses are bigger than expected benefits, it will be better to abandon the program.

First, we should take into account the cultivable land offered. The proposed land is land covered by forest or in other forms. If the land is covered by forest, it means there will be massive deforestation.

This is contrary to our commitment to the international community in maintaining forests under reforestation programs to deal with the reduction of global climate change.

Second, we have witnessed that in the last two years 42.6 million of our small-scale famers have the capability to supply national food demand, at least for rice self-sufficiency.

Why doesn’t the government pay more attention to this sector and introduce various support programs to strengthen farming activities?

The various facilities and incentives proposed to big corporations under the food estate program are likely to be incompatible with small-scale farmers’ protection that has always been advocated by the government.

Third, how can food estates integrate private business with farmers? As we know, in Merauke, the number of famers is relatively small. The real problem is the huge number of small-scale farmers or even landless people in rural Java, Bali and Nusa Tenggara.

If there is no mechanism for reducing the problems of small-scale farmers in populous areas under the introduction of food estates, it means the program is meaningless for the majority of our famers.

Fourth, to what extent can the government guarantee that there will be no competition between food estates managed by corporations and small-scale farmers?

Fifth, is the food estates system to be counted as a land reform program, as has been proposed by SBY since 2007? There are indications that some parts of the proposed lands are deforested lands.

If this strategy has been addressed as a kind of land reform implementation, it will have no meaning for millions of land-hungry people such as landless and small-scale farmers in the most densely populated areas where they are at the most need of farming land under a land reform program.

We should remember that food has different characteristics as compared to the other goods, the availability of foods links directly to human life. There is no life without food.

Giving special opportunities and priorities to food estate corporations to produce huge amount of food may lead to the possibility of a monopoly or oligopoly and, as a consequence, there will be a high risk to national food security.

All state stakeholders should wisely and comprehensively consider all aspects before implementing the food estate policy. If we follow unsuitable or ill-thought-out policies, it can be a dangerous trap not only for our generation but also for the next. The worst case scenario is that there will be no way back.
—

The writer is a lecturer at the School of Agriculture, Gadjah Mada University, Yogyakarta, and is a Ph.D candidate at the University of Tokyo. The article reflects his personal opinion.

| Subejo | Opini | Suara Pembaruan | Rabu, 13 Januari 2010|

Jasa seratus hari pertama pemerintahan baru di bawah Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II hampir habis. Melalui laporan berbagai media, dapat diketahui beberapa program prioritas pembangunan. Salah satu program prioritas yang terkait dengan bidang perekonomian adalah “program iklim investasi pertanian dan perikanan”. Rencana aksi dari program tersebut antara lain melalui penyusunan peraturan presiden tentang pertanian pangan secara luas (food estate).

Ada beberapa informasi yang masih sangat umum sebagaimana diberitakan oleh beberapa media terkait dengan program food estate. Program dirancang untuk daerah yang masih tersedia lahan luas tapi penduduknya jarang seperti Merauke di Papua. Food estate selain diarahkan untuk memproduksi bahan pangan, juga untuk keperluan lain seperti pengembangan industri biofuel. Lahan bagi setiap perijinan yang diberikan berkisar 5.000-10.000 hektar.

Food estate dirancang untuk memproduksi bahan pangan dengan tujuan ekspor supaya tidak merusak harga dan mendistorsi pasar di dalam negeri. Ini nampaknya yang juga menjadi insentif bagi investor untuk memperoleh harga yang lebih baik sebagai kompensasi atas investasi besar yang ditanamkan.

Beberapa pihak investor, baik korporasi internasional maupun nasional telah menyatakan minatnya untuk menanamkan investasinya pada program food estate. Investor internasional yang berminat berasal dari Timur Tengah dan Korea Selatan. Sedangkan investor nasional antara lain Kelompok Usaha Bangun Cipta Sarana, Artha Graha, Medco Group, Comexindo International, Digul Agro Lestari dan Wolo Agro Makmur.

Kepemilikan saham investor asing, akan dilakukan pembatasan dan pengaturan. Angka yang sempat muncul, kepemilikan saham oleh asing hingga 49 persen. Ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan peng-usaha nasional dan lokal.

Kita nampaknya perlu merespon program food estate dengan kritis. Tentu dengan masuknya investasi besar untuk produksi pangan baik dari modal asing maupun nasional, akan ada peluang perekrutan tenaga kerja dan juga pemasukan pajak bagi pemerintah. Namun, yang lebih substansial, apakah program tersebut mampu membantu memecahkan persoalan klasik petani gurem yang jumlahnya sekitar 42,6 juta orang di seluruh tanah air.

Kita bisa melihat realitas kerumitan persoalan petani gurem di mana diperkirakan jutaan merupakan buruh tani tanpa tanah (landless). Sekitar 9,55 juta rumah tangga petani memiliki lahan kurang dari 0,5 ha. Petani yang memiliki lahan 0,5-1 hektar sebanyak 4,01 juta orang. Sedangkan petani yang dikatakan memiliki luasan lahan layak (1-2 ha) hanya sebanyak 2,72 juta keluarga. Hanya sekitar 1,55 juta keluarga tani yang memiliki lahan pertanian di atas 2 ha.

Meskipun Nilai Tukar Petani (NTP) tidak mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, namun petani-petani gurem itulah yang selama ini berhasil memasok kebutuhan pangan nasional. Ketika dua tahun terakhir secara berturut-turut dilaporkan tercapai swasembada beras, lalu keberhasilan itu harus kita alamatkan kepada peran petani- petani kecil yang memproduksinya.

Kini dengan diluncurkannya program food estate, kita perlu bertanya, bagaimana keterkaitan antara petani gurem dengan program baru yang dirancang. Apakah petani gurem akan mendapat manfaat atas program tersebut. Apakah petani gurem nantinya tidak hanya akan menjadi penonton dan atau justru harus bersaing dengan pemilik modal besar. Itu hal-hal menjadi pertanyaan serius yang perlu dijawab pembuat kebijakan.

Kalau pembukaan dan implementasi food estate ternyata tidak memiliki kaitan dan tidak bisa membantu persoalan kronis petani gurem misalnya dalam akses terhadap lahan, nampaknya program tersebut tidak akan memberikan manfaat bagi rakyat banyak setidaknya bagi jutaan petani gurem.

Ketika terjadi kegagalan panen dan harga pangan memuncak, apakah akan ada jaminan bahwa para investor bersedia untuk mendistribusikan pangan nasional dengan harga yang wajar tanpa tergiur dan berusaha dengan berbagai strategi untuk mengekspor pangan dengan harga yang jauh lebih tinggi.

Bagaimanapun juga, pengembangan model food estate skala besar ini akan berpotensi menggeser pola pertanian nasional dari peasant-based dan family-based food production menjadi corporate-based food production. Kondisi ini justru dikhawatirkan akan melemahkan kedaulatan pangan nasional.

Beberapa kalangan mensinyalir, dengan kelesuan iklim investasi dunia dan pertimbangan kebutuhan pangan dunia yang semakin melambung dari waktu ke waktu, harga pangan akan terus meroket. Investasi produksi dan penguasaan pangan akan menjadi pilihan yang tepat bagi korporasi asing.

Produksi pangan secara besar-besaran yang dilakukan korporasi besar dengan modal yang sangat intensif melahirkan land grabbing dan food estate. Produksi pangan ditumpukan pada korporasi besar (asing dan domestik) bukan lagi pada petani kecil. Jikalau program tersebut nanti yang mendapat perhatian dan prioritas, lalu bagaimana nasib puluhan juta petani gurem. Kemandirian dan keberpihakan yang selalu dikumandangkan hanya menjadi retorika belaka tanpa makna.

Petani kecil yang tangguh yang selama ini terbukti mampu menjamin pasokan pangan bagi bangsa ini akan semakin terpuruk tanpa pengharapan akan perbaikan nasibnya. Sudah barang tentu kalau harus bersaing bebas dengan korporasi besar pemroduksi pangan yang justru diberi banyak kemudahan, mereka akan menyerah dan kalah.

Memang jumlah petani kita sudah terlalu banyak sehingga efisiensi dan produktivitas yang tinggi sulit dicapai. Mestinya, justru program-program realistis seperti pengembangan industri pedesaan baik yang terkait dengan pertanian maupun non-pertanian yang bisa memfasilitasi perpindahan petani ke non-pertanian yang perlu digalakkan.

Model pengelolaan lahan dengan pengelompokan lahan yang memenuhi skala ekonomis misalnya 10-20 ha perlu dikembangkan. Program land reform yang telah dijanjikan sejak tahun 2007 juga perlu segera diwujudkan untuk meningkatkan akses petani gurem pada lahan pertanian. Kemandirian petani perlu diwujudkan, jangan justru diciderai dengan program yang kontra produktif dan melemahkan petani kecil.
—
Penulis adalah Dosen Pertanian UGM, PhD Candidate dari The University of Tokyo dan Ketua IASA Jepang

| Subejo | Tokyo | IASA Japan | 1 Desember 2009 | Opini |

Ada suatu keunikan cara pandang kita pada kebijakan pangan dan isu kemakmuran petani. Secara sadar atau tidak sadar baik perorangan maupun kolektif sebagai bangsa, nampaknya kita masih memiliki  logika berpikir dan cara pandang yang ambivalen terkait dengan kebijakan pertanian dan lebih khusus lagi pangan.

Di satu sisi, sejak awal kemerdekaan kita memiliki jargon terhadap perbaikan nasib rakyat kecil yang sebagian besar adalah petani-petani gurem di berbagai penjuru tanah air. Hal yang cukup nyata adalah prioritas pembangunan yang pada awalnya difokuskan pada pertanian. Revolusi hijau (green revolution) yang dikenalkan sejak awal 1970-an dengan berbagai program pendukungnya merupakan salah satu contoh upaya untuk memberi perhatian perbaikan nasib petani.

Dalam beberapa dekade terakhir, isu perbaikan nasib rakyat kecil juga menjadi salah satu tema sentral yang kerap mencuat ketika menjelang masa pemilihan anggota legislatif pusat dan daerah serta pemilihan kepala daerah dan pucuk pimpinan negara. Jargon keberpihakan pada wong cilik dan petani gurem menjadi primadona bagi setiap kampanye untuk mendulang perolehan suara pemilih.

Logika atas jargon pembelaan pada rakyat kecil dengan menjanjikan dan mempromosikan berbagai program pembangunan pertanian adalah untuk meningkatkan produksi pertanian sehingga pendapatan petani meningkat dan pada gilirannya kehidupan ekonominya membaik. Di sisi yang lain, pada saat yang sama juga dihembuskan janji-janji manis untuk menciptakan sandang dan pangan murah bagi rakyat. Isu pangan murah selalu menjadi salah satu kata kunci kampanye baik di pusat dan daerah. Tengok saja pada berbagai?kempanye calon anggota legislatif dan juga calon kepala daerah bahkan juga calon kepala negara.

Ada sesuatu yang menyesatkan (missleading), bagaimana mungkin petani akan memperoleh pendapatan yang lebih baik kalau tenyata harga bahan pangan yang diproduksinya  dengan kerja sangat keras juga dikampanyekan untuk dihargai dengan sangat murah (ideologi pangan murah). Meskipun dalam batas tertentu masih ada kemungkinan adanya kenaikan pendapatan dengan upaya penggunaan berbagai input dan tekonologi baru yang mampu meningktkan produktifitas. Sehingga meskipun dengan tingkat harga yang sama tetapi  jika kuantitasnya meningkat maka total pendapatannya akan meningkat.

Sejarah panjang pembangunan pertanian telah menunjukkan, lebih khusus dalam hal produktifitas padi sawah, Indonesia dengan produktivitas padi sebesar 5-6 ton/ha sebenarnya telah mencapai tingkat produktifitas yang tinggi secara internasional dan hanya kalah dari Jepang, Cina, Korea dan Taiwan. Melihat fenomena ini, meskipun masih ada kemungkinan ditingkatkan, tetapi nampaknya tidak akan ada dampak yang luar biasa. Sehingga harapan kenaikan pendapatan petani tanpa perubahan kebijakan harga sulit diwujudkan. Peningkatan produktivitas saja tidak akan banyak membantu perbaikan pendapatan petani.

Kepemilikan lahan petani kita juga sangat kecil, petani Indonesia termasuk dalam golongan petani gurem yang umumnya hanya mengelola lahan sekitar 0,25 hektar/keluarga tani. Bahkan cukup banyak petani kita yang sebenarnya buruh tani karena mereka tidak memiliki lahan sama sekali (landless) dan mereka menggantungkan hidupnya dari jasa buruh untuk berbagai aktivitas pertanian atau sebagian merupakan panyakap dan penyewa. Dengan kepemilikan lahan yang sangat kecil, peningkatan produksi tidak akan berdampak nyata bagi peningkatan pendapatan yang diterima petani. Apalagi kalau harga yang diterima juga tidak berubah.

Idelogi pangan murah pada awalnya memang diterapkan di banyak negara terutama pada saat gencarnya tahap awal pembangunan ekonomi. Sebagimana dinyatakan oleh PC. Timmer (2002), kebijakan harga pangan murah awalnya ditempuh untuk membantu sektor indutri. Dengan harga pangan yang rendah maka upah tenaga kerja sektor indutri juga dapat ditekan dan sebagai akibatnya keuntungan sektor industri akan meningkat. Keuntungan ini yang diharapkan akan dinvestasikan kembali sehingga secara keseluruhan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

Dari kebijakan harga pangan murah ini tentu sektor yang sangat diuntungkan adalah sektor industri karena dapat menekan upah buruhnya. Namun bagi sektor pertanian, kebijakan ini sangat memprihatinkan, petani menjadi tidak bergairah untuk menerapkan inovasi baru serta meningkatkan produktivitasnya karena tidak ada  rangsangan atau insentif  terhadap peningkatan pendapatannya. Apakah mungkin kemakmuran petani akan meningkat kalau harga pangan murah? Nampaknya tidak akan terjadi, apalagi kalau melihat situasi sumber daya pertanian Indonesia dimana rerata kepemilikan lahan untuk memproduksi pertanian sangat kecil.

Bagaimanapun nampaknya kebijakan perbaikan harga pertanian perlu dilakukan. Para politisi perlu menyadari bahwa kampanye pangan murah justru akan menyusahkan petani bukannya menguntungkan seperti jargon-jargon yang selalu dihembuskan di panggung politik. Kenaikan harga produk pertanian akan memberikan rangsangan bagi para produsen yaitu petani, mereka akan bergairah untuk bekerja lebih keras sehingga produktivitasnya meningkat karena tahu kalau mereka melakukan itu pendapatnnya akan meningkat dan kehidupan ekonomi keluarganya akan membaik. Selain itu, petani akan memiliki kemampuan daya beli (purcashing power) yang lebih baik terhadap barang industri dan jasa sehingga permintaan akan barang industri juga akan meningkat. Pada gilirannnya, sektor industri dan jasa juga akan terdorong untuk lebih produktif karena adanya peningkatan permintaan. Akhirnya siklus ini secara keseluruhan juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Tentu kebijakan pangan yang tidak murah akan berdampak dan menyulitkan bagi beberapa pihak. Pihak yang akan sangat terimbas adalah kelompok miskin baik di kota maupun di desa. Untuk mengatasi persoalan ini, tentunya pemerintah bisa meluncurkan program jaring pengaman sosial (social safety nets) seperti distribusi beras murah dengan sistem pentargetan yang baik dan akurat dan bahkan bisa memberikan beras gratis untuk golongan yang tidak memiliki kemampuan untuk mengakses pangan.

Kisah sukses Jepang yang mengalami masa sulit bagi petaninya di awal pembangunan ekonomi selain karena kebijakan pangan murah dan pajak pertanian yang tinggi, akhirnya dapat terbayar dari kebijakan pembangunan pertanian yang sangat berpihak dan melindungi petani. Kebijakan harga pertanian yang berpihak pada produsen serta kebijakan-kebijakan yang lain dapat meningkatkan kemakmuran petani. Saat ini petani Jepang meskipun memiliki masalah kelangkaan tenaga kerja, namun secara ekonomi mereka adalah golongan masyakarat yang memiliki kehidupan sangat mapan.

———————————————–

Subejo

Dosen Universitas Gadjah Mada;The University of Tokyo, Department of Agricultural and Resource Economics (PhD Candidate)

Ketua IASA (Indonesian Agricultural Sciences Association) Jepang

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

| Subejo ,  Tokyo  |  The Jakarta Post; Sun, Dec 06, 2009; 2:45| Opinion

The Third World Food Security Summit at the Food and Agriculture Organization (FAO) headquarters in Rome last month was a failure. The summit’s initial function has been to ensure binding aid commitments from international communities (more specifically rich countries) for the eradication of world hunger and poverty problems.

However, as reported by international media, the three-day summit failed to deliver any commitments from any nations. Wealthy countries’ leaders lack the political will to commit to solving these problems. There was no increase in financial commitments to eradicate hunger, as developed nations would not agree to allocate the hoped for US$44 billion in agricultural aid per year.

Hunger and poverty problems should be solved and addressed properly.

But the summit at least managed to encourage the leaders of developing countries to commit themselves to prioritizing agriculture and food security, rather than depending on money from the international community.

Developing countries must move forward with their own commitments, invest in political capital and political will to move their own programs forward and support agriculture. As we have been witnessing globally, the food security situation has worsened and continues to represents a serious threat to humanity. In developing countries, the number of people suffering from hunger has grown relentlessly in recent years.

The UN Population Fund (2009) estimates that by 2050 the world population will reach 9.1 billion people. Asia’s population will increase from 4.1 billion to 5.2 billion with a 2.32 fertility rate. In short, by 2050 there will be 2.3 billion more people to feed and water on a planet trying to cope with substantial climate change.

Global demand for food, feed and fiber will double. While, crops may increasingly be used for bio-energy and other industrial purposes. New and traditional demands for agricultural products will put growing pressure on already scarce agricultural resources.

A healthy and productive agricultural sector will be a determinant factor in overcoming hunger and poverty globally. Developing countries need the development, economic and policy tools required to boost their agricultural production and productivity.

Investment in agriculture must be increased because for the majority of poor countries an efficient agricultural sector is essential for coping with hunger and poverty problems.

The ongoing food crisis is the result of 20 years neglect and under investment in the agriculture sector. Even though agriculture directly and indirectly provides livelihoods to over 50 percent of world’s poor, the priority given to the sector is still far from enough.

The future of agriculture and food security is also closely linked to global climate change. FAO expects that developing countries may experience a decline of between nine to 21 percent in overall potential agricultural productivity as result of global warming.

Climate change will lead the higher frequency of extreme events such as drought, heat waves, flooding, severe storms and outreaks of plant diseases. Those impacts will in turn significantly threaten food production and farming productivity on a global scale.

Strategies of adaptation and mitigation on the impact of climate change should be widely disseminated to related parties. Increasing soil carbon sequestration through forestry and agro-forestry initiatives and tillage practices, improving efficiency nutrient management and restoring degraded lands are among examples of these startegies.

The other crucial problems related to agriculture production are water scarcity and post-harvest losses. Long droughts are occuring more frequently around the world, so farmers face more serious problem in coping with water problems that threaten not only crop irrigation but their own drinking water.

Several priorities in coping with farming production problems include improving the efficiency of agricultural inputs, developing and improving crop varieties, heavily investing in agricultural research and development and closing the existing yield gap.

Input efficiency can be achieved through conservative agriculture such as zero tillage and reductions in fertilizer usage by increasing the supply of biologically-fixed nitrogen. Developing and improving locally resourced crop varieties will be useful for adapting to climate change and water scarcity.

Investment in agricultural development programs supporting small-scale farmers seems the best way to increase food production locally. Improving modern technologies on farms should also improve sustainability socially and environmentally. Appropriate funding for sustainable agriculture not only produces food but also generates income and strengthens rural communities.

The writer is a lecturer at School of Agriculture Gadjah Mada University and PhD Candidate at The University of Tokyo

| Subejo | The Jakarta Post | Tokyo  |  Mon, Nov 16, 2009; 12:12 | Opinion |

President Susilo Bambang Yudhoyono inaugurated his Cabinet last month. Now it is time to start implementing any type of development agenda that is directed at benefiting public interests. There is so much work to be done and appropriate attention should be paid to it.

One of the most vital agendas is on the issue of agricultural development. Agriculture in a broader sense has been, and still is, the main source of livelihood for the majority of our people. Agriculture not only offers jobs for millions of farmers, but also plays the most important role of providing enough food for the viability of our lives.

The President has set 10 top priorities for the new agriculture minister – President Yudhoyono delivered policy notes on agricultural issues to the new agriculture minister. These policies include food security, regional food self-sufficiency, improving productivity, intra-sector linkage, farmer wealth, proper subsidies, and fairness on export-import policies.

Food security is certainly very important, as we are currently witnessing a food crisis and there is a danger of hunger for millions of people around the world. Food consumption globally has been dramatically increasing. To some extent, huge food demand threatens the global food supply, which may lead to food shortages.

Farming failures have worsened food shortage problems. Drought, flooding, the outbreak of plant diseases prompted by global climate changes are the main factors of harvest failures in agricultural production.

There is still much work to be done on food security and food self-sufficiency. Landless and small-scale farmers are dominant in Java. Land reform is one of the solutions to provide more land for farmers. But land reform has never been a priority for the government, although land reform is crucial to create viable farming.

Policies on food pricing in Indonesia are still problematic for producers and farmers. Price policies almost continually give more benefit to consumers than to producers. Policies that are directed at low food prices give no incentive or benefit to farmers. Consequently, it is difficult to expect high food productivity under this policy system. Comparing the data on the index of farmer exchange rates or farmer purchasing power between 2003-2006 and 2009 indicates there has been no significant improvement.

Policies on price improvement for agricultural products will be a fundamental standpoint.

Improvements in food prices will likely benefit farmers as producers in increasing productivity. Farmers will have higher purchasing power for industrial goods and the other services if their income increases.

Later, it will stimulate industrial production. The cycle in sum may increase national economic growth.

Improvement in farmers` income will never be reality as long there is no significant improvement in productivity and commodity prices. Productivity can be increased through better resource access to farmers for land, water, seed and fertilizer.

Productivity improvement in farming is closely related to human resource development. Farmers, as managers of their farmland, play the most important role in determining the whole pre-production, production and post-production process.

Quality improvement of farmers can be done through well-organized agricultural extensions, activating farmer groups and associations, and giving farmers more chance for political participation and involvement in decision-making processes.

If the government could support better access for farmers in various ways, it will give incentive for productivity improvement. Better pricing policies will also improve farming income. Significant improvement in productivity and commodity price directly determines our food security and farmers’ wealth.

The writer is a lecturer at the School of Agriculture, Gadjah Mada University, a PhD candidate at the University of Tokyo and chairman of the Indonesian Agricultural Sciences Association (IASA)-Japan.

Pelantikan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II telah satu bulan berlalu. Kini, saatnya komponen bangsa ini menunggu terobosan program baru KIB II dan paling tidak dapat dilihat dari program 100 hari pertama. Apakah program tersebut memberikan harapan baru untuk sukses atau tidak?

Pembangunan pertanian, sebagai salah satu sektor yang menghidupi mayoritas penduduk bangsa ini perlu mendapat perhatian serius. Sembari menunggu program 100 hari, kita bisa mencermati arahan kebijakan pembangunan utama KIB II. Sepuluh agenda pembangunan pertanian, sebagaimana disampaikan Presiden Yudhoyono kepada Menteri Pertanian Suswono mencakup: ketahanan pangan, kemadirian pangan daerah, produktivitas pertanian, keterpaduan antarsektor, kesejahteraan petani, subdisi tepat dan ideal, ekspor-impor yang adil, peningkatan produksi pertanian, kerja sama dengan negara sahabat, dan pemberantasan KKN.

Upaya peningkatan kemakmuran petani tampaknya akan menjadi agenda sentral. Implementasi berbagai program pembangunan pendukung akan bermuara pada peningkatan kualitas hidup petani. Selama ini, secara absolut harga komoditas pertanian meningkat, namun selalu dibarengi dengan peningkatan yang lebih besar harga barang dan jasa nonpertanian. Jargon peningkatan kemakmuran petani, yang selalu menjadi tema sentral, baik pada saat kampanye calon anggota legislatif maupun calon puncak pimpinan eksekutif, masih sekadar mimpi dan harapan.

Data nilai tukar petani (NTP), yang dalam batas tertentu menggambarkan kemampuan atau daya beli petani secara nasional, tidak menunjukkan peningkatan signifikan. Data NTP tahun 2003-2006 memberikan potret yang kurang menggembirakan bagi perbaikan kehidupan petani. Memang, di beberapa provinsi, NTP meningkat cukup berarti, seperti terjadi di Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Jambi, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tenggara. Peningkatan harga komoditas perkebunan yang diproduksi oleh petani secara absolut sekaligus relatif lebih besar dibanding harga barang yang dikonsumsi petani. Secara umum, di Pulau Jawa, pusat penghasil komoditas pangan, NTP justru menurun. Meskipun secara absolut harga komoditas pangan meningkat, namun peningakatan itu tidak dapat mengejar kenaikan harga barang yang dikonsumsi para petani. Petani pangan menghadapi tekanan dan beban hidup semakin hebat.

Kebijakan harga komoditas pertanian yang lebih memihak produsen tampaknya akan menjadi salah satu jawaban atas perbaikan NTP. Selama ini, kebijakan pangan murah menjadi ideologi yang senantiasa dipertahankan pemerintah kita. Apakah KIB II akan mempertahankan ideologi tersebut atau akan berganti haluan? Mengenai hal itu, saat ini belum ada arah yang jelas.

Pemilikan Aset

Perbaikan kesejahteraan juga sangat dekat dengan perbaikan pendapatan petani. Sedangkan peningkatan pendapatan petani setidaknya dipengaruhi oleh pemilikan aset, tingkat produktivitas serta harga input dan output produk pertanian. Dalam hal pemilikan aset, rerata pemilikan lahan pertanian oleh petani kita sangat kecil, Sensus Pertanian 2003 mencatat rerata 0,4 ha/rumah tangga petani. Angka rerata tersebut sebenarnya menyembunyikan fakta yang lebih parah, karena jutaan petani kita sebenarnya tak punya lahan, yang menggantungkan hidupnya sebagai buruh tani atau menggarap lahan orang lain.

Peningkatan akses terhadap lahan, yang salah satunya dapat dilakukan melalui reformasi pertanahan (land reform), tampaknya tidak menjadi agenda utama KIB II. Oleh karena itu, kita tidak dapat berharap banyak atas perbaikan aset sumber daya petani. Menteri Pertanian Suswono dalam salah satu pernyataannya menyebutkan akan mengaktifkan kembali program transmigrasi. Tampaknya, hal ini juga tidak mudah mengingat implementasi otonomi daerah telah memberikan otoritas bagi daerah, apakah mau menerima transmigran atau tidak.

Peningkatan produktivitas sangat terkait dengan input pertanian, baik kualitas, harga, maupun kualitas manajemennya. Akses petani pada input, seperti benih dan pupuk, juga masih menghadapi banyak kendala. Monopoli dan oligopoli masih mewarnai penyediaan input pertanian.

Penelitian dan pengembangan sistem produksi pertanian termasuk input pertanian yang baru, yang lebih produktif dan efisien, dan melibatkan lembaga penelitian pemerintah, universitas, korporasi swasta, serta asosiasi petani, sangat perlu digalang dan digiatkan. Pemanfaatan sumber daya lokal yang berkualitas dan daya adaptasi tinggi sangat perlu digalakkan. Kualitas menajemen dapat dilihat dari peningkatan kualitas SDM pertanian. Perbaikan kelembagaan penyuluhan pertanian, organisasi petani, serta akses partisipasi politik petani juga masih menjadi persoalan serius. Jika perbaikan kualitas SDM pertanian terbaikan, maka harapan untuk meningkatkan kesejahteraan petani akan sulit dicapai.

Isu ketahanan dan kemadirian pangan sebenarnya sangat berkait dengan program penganekaragaman pangan. Program diversifikasi pangan ini juga tampaknya tidak secara khusus menjadi fokus program KIB II. Program diversifikasi pangan mestinya menjadi salah satu fokus pembangunan pertanian. Apalagi kita memiliki potensi lahan kering yang mampu menghasilkan bahan pangan nonberas. Masih banyak agenda penting pembangunan pertanian yang perlu mendapatkan perhatian serius. Kita menunggu apakah beberapa agenda tersebut masuk dalam program 100 hari menteri pertanian atau program menengah 5 tahun ke depan. Kita berharap pembangunan pertanian berhasil, karena akan menentukan perbaikan nasib dari mayoritas penduduk negara ini.

Penulis adalah Dosen Pertanian UGM dan kandidat doktor dari University of Tokyo

| Subejo | Tokyo | IASA  Japan | 20 Oktober 2009 | Opini |

Beberapa saat yang lalu bangsa Indonesia baru saja memperingati hari kemerdekaan yang ke-64. Meskipun secara yuridis formal bangsa ini telah merdeka dan berdaulat,  nampaknya kita masih perlu merefleksikan kembali makna kemerdekaan dalam aspek kehiduapan sosial ekonomi seluruh entitas bangsa. Apakah benar kita telah menikmati kemerdekaan dalam arti dan substansi yang sesungguhnya masih menjadi tanda tanya.

Menarik untuk mencermati makna kemerdekaan (independent) sebagaimana secara harafiah  oleh Collins Dictionary (2006) dimaknai sebagai: self-governing, self reliance, self-supporting dan juga being sufficient. Dalam konteks ekonomi nasional utamanya kedaulatan pangan, refleksi makna kemerdekaannya menjadi penting. Kemerdekaan secara substansial akan pangan nampaknya belum terwujud karena kita belum bisa self-supporting dan being-sufficient dalam penyediaan pangan untuk kebutuhan seluruh bangsa ini.

Persoalan penyediaan pangan, bukan hal  baru bagi Indonesia. Sejarah pra-kemerdekaan  mencatat bahwa untuk memenuhi kebutuhan pangan terutama beras bagi penduduknya yang sangat padat utamanya di Pulau Jawa, pembelian pangan dari Siam (Thailand) dan Birma (Myanmar) hampir setiap tahun dilakukan paling tidak ketika dalam pendudukan Hindia Belanda. Sejak masa kemerdekaan meskipun telah diluncurkan berbagai progam pembangunan pertanian, nampaknya kita belum bisa mengklaim bahwa kita tidak punya masalah dengan kedaulatan pangan.

Memang melalui program revolusi hijau (green revolution) yang utamanya diarahkan untuk menggenjot produktivitas padi  sawah di Jawa telah berhasil meningkatkan produksi beras nasional. Setidaknya pada awal tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada beras. Introduksi revolusi hijau dengan penggunaan masukan luar yang sangat intensif juga membawa dampak samping yang harus dibayar mahal yaitu kerusakan lingkungan seperti kualitas tanah yang menurun dan tuntutan penggunaan pupuk kimia yang semakin intensif. Ledakan hama penyakit tanaman akibat resistensinya karena penggunaan pestisida yang intensif dan tidak terkendali kerap terjadi. Selain itu penggunaan dan ketergantungan pada benih-benih persilangan modern juga telah mendorong kepunahan berbagai benih lokal yang sebenarnya telah teruji mampu beradaptasi dengan lingkungan geografi dan ekologinya.

Dalam dua tahun terakhir 2007-2008 juga dilaporkan bahwa secara nasional kita berhasil  kembali mencapai swasembada beras bahkan memiliki surplus. Juga sempat menjadi perdebatan karena surplus tersebut akan diekspor, meskipun akhirnya dengan pertimbangan keamanan pangan urung dilaksanakan. Sungguhpun kita berhasil mencapai kembali atas swasembada beras, belajar dari sejarah produksi beras nasional  yang menunjukkan fluktuasi cukup besar dimana hampir setiap tahun mengimpor beras sampai jutaan ton, kita tetap perlu waspada. Terobosan program-program yang strategis perlu tetap dipikirkaan dan diimplementasikan.

Penduduk Indonesia juga bertambah terus. Secara nasional tingkat pertumbuhan penduduk sudah dapat ditekan di bawah 2 persen per tahun, namun setidaknya kita harus menyiapkan pangan tambahan untuk lebih dari 3 juta bayi yang lahir setiap tahunnya. Ketergantungan kita pada beras juga masih sangat besar. Bahkan secara rerata, konsumsi beras penduduk Indonesia merupakan yang terbesar di dunia. Jika kita masih mengkonsumsi beras dengan jumlah seperti situasi ini, persoalan penyediaan pangan  semakin serius.

Di pihak lain sebagai sumber daya pendukungnya, luas sawah kita selama dua dekade tidak banyak bergerak dari angka 12 juta hektar. Rerata produktivitas padi sudah termasuk tinggi yaitu 4-5 ton/ha. Meskipun ada terobosan teknologi yang hebat yang mampu meningkatkan produktivitas padi, nampaknya di masa mendatang kita tetap akan menghadapi persoalan serius dengan tututan penyediaan pangan yang sangat besar. Pencetakan lahan baru juga bukan hal yang mudah, selain secara sosial dan pendanaan sangat berat, secara geografi-ekologi juga banyak potensi masalah. Lahan-lahan yang masih kosong umumnya lahan kering atau lahan gambut, pemaksaan pencetakan sawah pada lahan tersebut beresiko tinggi. Kita perlu belajar dan merefleksikan atas kegagalan mega proyek pembukaan lahan gambut untuk sawah satu juta hektar di Kuala Kapuas Kalimantan Tengah tahun 1990-an.

Potensi lahan kering yang lebih dari 30 juta hektar sebenarnya adalah masa depan sumber pangan kita. Penelitian dan pengkajian serta pemasyarakatan kembali varietas pdi unggul lahan kering bisa menjadi solusi. Selain itu budidaya sumber pangan non-padi seperti umbi-umbian akan menjadi sumber pangan yang besar.
Ada salah satu prasyarat yang penting yaitu keseriusan untuk melakukan diversifikasi pangan. Pangan itu bukan hanya beras tapi bisa dari sumber pangan yang lain yang bisa diproduksi di berbagai wilayah di Indonesia. Perlu terobosan dan strategi yang tepat untuk mengurangi konsumsi beras  per capita. Jika sebagian kebutuhan untuk konsumsi beras dapat digantikan oleh sumber pangan lain maka ketergantungan akan beras semakin berkurang dan akan semakin mudah untuk menjamin ketersediaan pangan nasional.

Persoalan serius lain yang terkait dengan kedaulatan pangan adalah kecilnya kepemilikan lahan pertanian. Selama sepuluh tahun terakhir sebagaimana dicatat oleh Sensus Pertanian, rerata kepemilikan lahan menurun 0,1 ha/rumah tangga. Tahun 1993 rerata luas lahan 0,5 menurun menjadi 0,4 ha/rumah tangga pada tahun 2003. Anga ini juga sebenarnya tidak mencerminkan kondisi riil karena sesungguhnya jutaan orang yang disebut sebagai petani tapi tidak memiliki tanah (landless) yang menggantungkan hidupnya dari upah buruh tani. Jutaan petani kepemilikan lahannya hanya 0,1-0,2 ha/rumah tangga.

Penerapan pembagian warisan fisik dalam bentuk tanah atas dasar tradisi, hukum agama dan hukum waris nampaknya juga berpengaruh terhadap mengecilnya kepemilikan lahan pertanian. Dengan kepemilihan lahan 1 ha, jika diumpamakan anaknya 4 dan tidak ada tambahan akumulasi sumber daya maka pada generasi ketiga masing-masing anak hanya akan memiliki lahan kurang dari 0,1 ha. Luasan yang sangat tidak layak untuk berproduksi dan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tentu generasi selanjutnya akan lebih buruk lagi, kita bisa membayangkan kondisi kemelaratan di perdesaan akan semakin parah.

Perlu ada terobosan kebijakan dan alternatif terkait dengan hak waris. Perlu dipikirkan pembagian warisan tidak dalam bentuk fisik tanah. Jika keluarga tani mendapat dukungan fasilitas misalanya kredit murah, dana bisa diinvestasikan untuk pendidikan  tinggi bagi anak petani dan setelah lulus mencari atau menciptakan pekerjaan tanpa perlu meminta pembagian warisan tanah. Tanah pertanian menjadi utuh tanpa terbagi-bagi. Nampaknya inipun sudah cukup terlambat karena rerata kepemilikan lahan sudah sangat kecil, kombinasi dengan kebijakan lain seperti land reform mungkin akan menemukan momentum.

————————————————

Subejo
Dosen Universitas Gadjah Mada
The University of Tokyo, Department of Agricultural and Resource Economics (PhD Candidate)
Ketua IASA (Indonesian Agricultural Sciences Association) Jepang
4-24-1, Kami-soshigaya, Setagaya-ku, Tokyo 157-0065

| Majalah Kiprah | Purworejo | Oktober 2009 | Profil |

| Suara Merdeka | Semarang | 8 Oktober 2009 | Insan Kampus |

Dahulu, wilayah Kecamatan Bruno identik dengan ketertinggalan. Orang akan memandang sebelah mata, bila mendengar sesuatu dari Bruno. Namun siapa sangka berangkat dari ketertinggalan itu, muncul potensi luar biasa khususnya dalam SDM. Dialah sosok Subejo (37), warga Desa Gunung Condong Kecamatan Bruno.

Sebuah nama yang sangat lekat dengan alam pedesan di Kabupaten Purworejo. Demikian juga kesahajaan yang melekat pada dirinya. Namun dibalik itu, mungkin orang akan terperangah, bila medengar prestasi dan karier yang disandang.

“Si anak gunung” itu  disamping sebagai dosen pada Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, juga sebagai peneliti. Berkat kemampuannya, sejak 2008 lalu mendapat kesempatan melanjutkan program doktor/ PhD di Graduate School of Agriculture and Life Sciences, The University of Tokyo, Jepang.

Berbagai pengalaman telah diperoleh di bidang penelitian. Sejak tahun 2002 dengan posisi sebagai asisten peneliti, telah terlibat di berbagai penelitian yang terkait dengan pembangunan pertanian dan pedesaan. Penelitian didanai dari berbagai departemen seperti Bappenas, Departemen Koperasi, Departemen Transmigrasi, Departemen Pertanian. Tahun 2006, saat menjabat sebagai anggota peneliti dan peneliti utama, telah melakukan penelitian yang didanai Departemen Pertanian, Bappenas, Bappeda, FAO, World Bank, PT Petrokimia, Pagilaran, Japan Society for Promotion Science (JSPS), serta dinas tingkat kabupaten dan propinsi.

Ayah satu anak bernama Daffa Lintang Fatullah (kelas 1 SD Al Azhar Yogyakarta) dan suami Tri Susilowati itu, dilahirkan di Purworejo 1 Mei 1972. Setelah lulus dari SDN Gunung Condong  (1984), melanjutkan di SMPN Bruno, lulus tahun 1987. Kemudian melanjutkan di SMA Pius Bhakti Utama (l1990) dan Fakultas Pertanian UGM (1995). Kemudian mengikuti program sekolah Bahasa Jepang pada International Student Institut (ISI), Tokyo (2001). Sebagai mahasiswa riset pada Graduate School of Agriculture and Life Sciences, The University of Tokyo (2001-2007). Memperoleh gelar Master dari Graduate School, The University of Tokyo (2004). Kemudian mendapat kesempatan untuk menempuh program doktor/PhD di Universitas yang sama, mulai tahun 2008 lalu.

| Subejo | TOKYO | The Brunei Times | August 30, 2009 | Opinion |

THE correlation between food price and the wealth of the farmer has always been an interesting phenomenon.

Since the proclamation of Indonesian independence, Indonesia has jargon towards improvement of rural people, including small scale farmers, throughout the country.

Therefore, the initial stage of Indonesia’s development was prioritised for agricultural development.

The green revolution which was popular since the beginning of 1970s was one of Indonesia’s development strategies directed to improve farmer’s quality of life.

Although in practice, government’s priority on agricultural development has been consistently moving to others, issue of improving small farmers’ life through agricultural development has become one of the hottest issues especially at time of current general elections.

Favouritism on agricultural development issues has been designated to attract mass voters. By promising and promoting new variety of development programmes, campaigners say they will improve agricultural productions, and later will increase farmer’s income.

Looking back at the recent general election campaign, we witnessed something that was misleading: How farmers can get enough income if in fact the price of agricultural products has always being kept at a lower rate — that’s what most of the campaigners promised.

There is an inconsistency in the logic of thinking regarding to the matter.

Long history of agricultural development has shown that in average, Indonesia has been categorised among nations with the highest productivity in term of padi production by 5-6 tonnes/ha.

Indonesia’s productivity level is only below Japan, China, Korea and Taiwan, denying the fact that land ownership by Indonesian farmers is actually very small. Most of Indonesian farmers are small scale peasants. They manage only about 0.25 ha per farming household. In fact, some of them are hired labours, they did not have access to farming land (landless people).

They highly depend on wages by offering labour services during seasonal farming activities, and some of them are doing share cropping or share tenancy.

With the land ownership so small, improvement of agricultural production will not have significant impact on farmers’ received incomes.

The farmers’ income will be at worst if there is no change or improvement on received agricultural product price.

The ideology of cheap food price has been adopted by many countries especially in the initial stage of economic development. As noted by PC Timmer (2002), the approach has been delivered to support industrial sector.

By lowering food price, the average industrial wage can be managed at low level and as a result, the profitability of industrial sector will increase.

Theoretically, the profit of industrial sector is going to be reinvested and later on, in overall, it will speed up national economic growth.

However, with low food price policy, only the industrial sector gets much of the benefit, while there is not enough incentive for farmers to adopt new innovation and improvement of productivity.

Is it possible keeping farmers wealthy without changing price policy?

The answer is almost impossible, considering farmers own only limited resources, the possibility to boost farmers’ productivity will only be very narrow.

Improvement of food price will likely give benefit to farmers and producers alike as farmers will have higher income and purchasing power to industrial goods and other services.

Later on, it will also stimulate industrial production. The cycle in sum may increase national economic growth.

Of the effort to combat poverty, government can offer new scheme for urban and rural poor who traditionally are the beneficial parties under low food price policy.

The scheme can be implemented under social safety net programme through cheap food distribution and other related policies.

The success story of Japan — where farmers faced many difficulties during cheap food price policy and high land tax era — can be used as a lesson here.

They are now benefiting from government policies which protect agricultural product price. The policy of high agricultural product price stands strongly on the side of producers which could improve farmers’ income and wealth.

Recently, Japanese farmers — despite facing problem of lack of young labours — are economically among better off society members.

The author is a lecturer at School of Agriculture Gadjah Mada University, PhD Candidate at The University Tokyo and Chairman of Indonesian Agriculture Science Association (IASA)-Japan

| Subejo, Tokyo | Sat, August 29, 2009; 2:10 PM | Opinion |

Landholding has become a very crucial issue around the world. Land as basic resource for food production and has often been a source of conflict. The mechanism of land transfer determines its productivity and benefit to its owner. In Indonesia, traditional custom, religious law and formal state law mostly acknowledges that family members have equal rights to inherit property from their parents.

This is particularly relevant to farming families. Even in the era before Indonesia’s independence, rural people widely bequeathed family property including farm land, livestock, furniture and gold, to their offspring.

Initially, the redistribution of property, such as farm land, is intended to guarantee the next generation enough area to secure their daily needs.

After the inheriting generation has set up their new household, they are expected to be independent and capable of fulfilling their own needs with the resources bequeathed by their parents. They can try to accumulate additional resources through purchase of more land, crop sharing and or renting their land.

In practice this means that the size of land - more specifically of arable land - becomes smaller and smaller. For instance, if a grandparent has one hectare of rice field and four children, and the property is inherited equally, each child will get a quarter of a hectare.

If each child then has four children of their own and there is no additional accumulation of property, each child in the third generation will get less than 0.1 hectare each. This amount of land is not enough to support even a modest life. If there is no significant change of the inheritance system, the future of farming looks gloomy.

Data from the Indonesian Agricultural Census confirms the continuously decreasing amount of land owned by the average farmer. In the 10 years between 1993 and 2003, the average amount of farming land per household has decreased from 0.50 to 0.40 hectare.

This figure conceals the reality in farming communities. Over a million farming households are virtually landless and work as daily hired workers, their income dependant on the availability of seasonal work.

The remarkable distribution through inheritance system will obviously lead to increasingly smaller plots of land in the future.

Small plots of land are inefficient and less productive, meaning they are more likely to be converted for other, non-agricultural purposes. The mass conversion of farm land, especially in Java, where about one million hectares have been converted in the last 30 years, is connected to this process of ever smaller scale ownership.

Policy makers and development planners should be aware of this problem. If the current system of farming inheritance continues, it can be assumed that farming and food production will face very serious problems in the future.

The idea of reducing division and physical distribution of farm land, as practiced in Japan, should be considered. If a grandparent inherits one hectare of land, their succeeding generation should manage almost the same size of land.

A relatively large plot of land allows enough space and flexibility for a household to optimize their resources efficiently and has proved to be enough to meet daily needs and even to generate additional resources for the next generation.

The introduction and implementation of new policies relating to the inheritance of farm land is crucial. The government could offer credits to farmers to be used in lieu of the physical distribution of land. The money could be used as investment for the higher education of family members.

Family members with better education would hopefully easily get jobs outside the agriculture sector. The family could select one member to inherit the farm. This scenario could prevent the further division of farm land.

The average size of farm land is already too small. Therefore, the implementation of land reforms promised by SBY-JK some five years ago, should be quickly realized.

The smooth implementation of a new mechanism of land inheritance will ensure the sustainability of agricultural. Of course, reforming the inheritance system is not enough to revitalize the Indonesian agricultural sector, and must be complemented with other policies that offer incentives for farmers to improve productivity and quality.

The writer is a lecturer at Gadjah Mada University’s School of Agriculture, a PhD candidate at the University ofTokyo and chairman of the Indonesian Agricultural Science Association (IASA) - Japan.